Ujian Nasional Akan Dihapus?

Kamis, 04 Oktober 2018

UN Bukan untuk memilih kelulusan anakdidik. Hanya untuk pemetaan, dilaksanakan dua hingga tiga tahun sekali

Beredar kabar Ujian Nasional (UN/Unas) akan dihapus atau ditiadakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Dr Muhadjir Effendy.

Kabar itu juga didengar oleh pengamat pendidikan Indra Charismiadji.

"Kabarnya besok secara resmi Mendikbud akan menghaus Ujian Nasional (UN)," tulis Indra Charismiadji dalam laman Facebooknya.

Ketika ditanya Wartakotalive.com, Indra menyampaikan bahwa ada konkret dan negatifnya. Positifnya terang jikalau standardized test itu sudah banyak penelitiannya yang membuat anak semakin tidak cerdas dan tidak kreatif.

"Negatifnya yaitu gerakan sekolah melaksanakan pengadaan komputer alasannya adanya UNBK jadi mandeg. Anak-anak akan berguru dengan teladan tradisional lagi," ungkapnya.

Menurut sumber Wartakotalive di Kemendikbud, kebijakan itu masih tarik ulur. "Masih alot...," kata sumber yang bersahabat dengan Mendikbud.

Menurutnya, UN bukan untuk memilih kelulusan anakdidik. Hanya untuk pemetaan, dilaksanakan dua hingga tiga tahun sekali.

"Bisa ekonomis biaya lebih dari Rp 2 triliun. Dana itu dialihkan untuk perbaikan kelas, penambahan masukana berguru dan sebagainya," tambahnya.

Ketika ditanya benarkah besok diumumkan oleh Mendikbud? "Ditunggu saja besok (Kamis, 24/11/2016). Masih alot," tegasnya.

Unas yaitu sistem penilaian standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar tempat yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003.

Dalam undang-undang itu ditetapkan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional, dilakukan penilaian sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan penilaian dilakukan oleh forum yang berdikari secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Proses pemantauan penilaian tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.

Sumber: Tribunnews