Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menghentikan penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dinilai sebagai langkah salah. Sebab, ketika ini masih banyak guru yang belum mempunyai NUPTK tersebut.
"Ini namanya ngawur. Karena kalau mereka belum punya NUPTK, belum dapat ikut sertifikasi," ujar Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo di Kemdikbud, Selasa (30/4).
NUPTK ialah data tentang identitas pendidik atau tenaga kependidikan yang bersifat nasional. Mereka yang sudah memilik NUPTK berarti sudah diakui oleh Kemdikbud sebagai tenaga pendidikan dan kependidikan terdaftar.
Bahkan, banyak sekali aktivitas peningkatan kesejehtaraan guru maupun kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah sentra maupun daerah, didasarkan pada NUPTK. Salah satu contohnya yaitu aktivitas sertifikasi guru.
Karenanya PB PGRI mendesak pemerintah lebih fokus membenahi administrasi guru. Pasalnya, PB PGRI mendapat sejumlah pengaduan bahwa masih banyak guru hingga ketika ini belum memperoleh NUPTK meski bergotong-royong memenuhi syarat.
Pemerintah, tegas Sulistyo, harusnya mempersembahkan hak-hak para guru sebagaimana yang sudah dijanjikan selama ini. "Jangan hingga lahir sejumlah tuduhan bahwa pemerintah tidak fokus atau main-main, contohnya dengan sertifikasi dan tuntidakboleh sertifikasi," tambahnya
"Ini namanya ngawur. Karena kalau mereka belum punya NUPTK, belum dapat ikut sertifikasi," ujar Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo di Kemdikbud, Selasa (30/4).
NUPTK ialah data tentang identitas pendidik atau tenaga kependidikan yang bersifat nasional. Mereka yang sudah memilik NUPTK berarti sudah diakui oleh Kemdikbud sebagai tenaga pendidikan dan kependidikan terdaftar.
Bahkan, banyak sekali aktivitas peningkatan kesejehtaraan guru maupun kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah sentra maupun daerah, didasarkan pada NUPTK. Salah satu contohnya yaitu aktivitas sertifikasi guru.
Karenanya PB PGRI mendesak pemerintah lebih fokus membenahi administrasi guru. Pasalnya, PB PGRI mendapat sejumlah pengaduan bahwa masih banyak guru hingga ketika ini belum memperoleh NUPTK meski bergotong-royong memenuhi syarat.
Pemerintah, tegas Sulistyo, harusnya mempersembahkan hak-hak para guru sebagaimana yang sudah dijanjikan selama ini. "Jangan hingga lahir sejumlah tuduhan bahwa pemerintah tidak fokus atau main-main, contohnya dengan sertifikasi dan tuntidakboleh sertifikasi," tambahnya
Sumber:
Tag :
Pendidikan
0 Komentar untuk "Hentikan Penerbitan Nuptk, Kemdikbud Dianggap Ngawur"